Sabtu, 02 Maret 2013

TARIF PAJAK


3.4 TARIF PROGRESIF (a progresive tax rate structure)
            Tarif progresif atau biasa disebut dengan tarif meningkat adalah tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).
            Contoh dari tarif jenis ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dapat dijelaskan semakin besar dasar pengenaan pajaknya maka semakin besar pula persentasenya dan semakin besar pula jumlah pajaknya.
            Dalam PAsal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008, tarif progresif untuk WP orang pribadi diatur sebagai berikut :

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF PAJAK
≤ Rp 50.000.000
5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000
15 %
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000
25 %
> Rp 500.000.000
30 %

3.5 TARIF DEGRESIF (a degresive tax rate structure)  
            Tarif degresif atau biasa disebut dengan tarif menurun adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Sekalipun persentasenya makin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

3.6 TARIF PROPORSIONAL
            Tarif proporsional atau biasa disebut dengan tarif sebanding adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
            Contoh dari tarif jenis ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapat dijelaskan sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Ini sesuai dengan UU No. 18 tahun 2000. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.

3.7 TARIF TETAP
            Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
            Contoh dari tarif jenis ini adalah bea meterai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea meterai yang sama.

3.8 TARIF ADVALOREM
            Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
            Misalnya, PT ABC mengimpor barang jenis X sebanyak 1000 unit dengan harga per unit Rp 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 10% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah :
                        Nilai barang impor = 1000 x Rp 100.000 = Rp 100.000.000
                        Tarif bea masuk 10%, maka bea masuk yang harus dibayar = 10% x Rp 100.000.000
                        = Rp 10.000.000

3.9 TARIF SPESIFIK
            Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
Misalnya PT XXX mengimpor barang jenis A sebanyak 1000 unit dengan harga Rp 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang Rp 100.000 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah :
            Jumlah barang impor = 1000 unit
            Tarif Rp 100.000 maka bea masuk yang harus dibayar = Rp 100.000 x 1000 = Rp 100.000.000


  Referensi  :
-       Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat

-       Wikipedia, 2012, Tarif Pajak, diakses pada 1 Maret 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif_pajak >

-       Nurdiansya, Irfan, 2012, Tarif Pajak, diakses pada 1 Maret 2013, < http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2012/04/tarif-pajak.html>


BUKIT, YANG TAK SEHIJAU NAMANYA


             Penghijauan di lingkungan Bukit, Jimbaran masih menjadi perihal pelik di lingkungan Udayana. Beragam upaya telah dicanangkan guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.

            Sebagai universitas negeri terbesar di Bali, Udayana merupakan universitas yang dibanggakan. Namun melihat kondisi kampus, terutama di Bukit yang selain gersang juga terkesan semrawut tentu melahirkan kekecewaan tersendiri, karena sudah barang tentu mengganggu proses belajar mengajar di Udayana.

            Kampus yang gersang sudah menjadi permasalahan yang berlarut-larut di Universitas Udayana. Hal ini sudah menjadi perdebatan sejak lama. Mulai dari mahasiswa hingga dosen sudah pernah menyinggung hal tersebut bahkan dalam acara temu rector, hal ini sempat menjadi topic kritikan terhadap pimpinan universitas tersebut. Namun secara nyata, jelas bahwa keadaan ini mengalami perubahan yang lambat sehingga menimbulkan opini jika belum ada pergerakan dari pihak rektorat untuk menanggulangi masalah yang belum bertemu titik temu ini.

            Penghijauan digadang-gadang akan menjadi solusi dari gersangnya kondisi lingkungan Universitas Udayana ini. “Program penghijauan di kampus Bukit di kemahasiswaan sudah ada tiap tahun dan sudah dilakukan oleh mahasiswa, kemudian dari perusahaan-perusahaan.” ungkap Prof. Dr. Ir. I G. P Wirawan, M.Sc.,Ph.D selaku Pembantu Rektor III ketika ditanya mengenai program penghijauan yang dilakukan oleh Udayana.

            Namun sayang, aksi penghijauan bagaikan angin lalu yang berhembus begitu saja. Gerakan penghijauan yang digembar-gemborkan dilaksanakan berlanjut tanpa adanya pemeliharaan rutin. Sampai sekarang hanya sebagian dari kawasan kampus Bukit Jimbaran yang terlihat rindang. Sebagian lagi terlantar dan hanya menjadi pemandangan gersang khas daerah Bukit.

            Kondisi tersebut tentu melahirkan banyak reaksi dari mahasiswa khususnya yang setiap harinya harus berkutat dalam suasana kurang nyaman ini. Untuk mendengar opini mahasiswa dari 13 fakultas ini, Akademika mengadakan polling yang bisa jadi tolak ukur kenyamanan mahasiswa sendiri. Dari 104 koresponden kami, 22 orang atau sekitar 21,1 % menyatakan bahwa sudah merasa nyaman dengan kondisi kampus Bukit. Namun hasil sebaliknya yakni sebanyak 82 orang atau sekitar 78,9 % menyatakan masih perlunya pembenahan di lingkungan Bukit karena masih belum merasa nyaman dengan tempat belajar mereka. Melihat hal ini sudah seharusnya pihak kampus meresa terpacu untuk merubah kondisi ini karena secara langsung ataupun tidak akan mempengaruhi penilaian khalayak ramai tentang kualitas kampus yang sudah mampu mempertahankan eksistensinya di usia yang ke-50.

            Analisis lebih lanjut juga dapat dilihat dari kondisi tanahnya, Bukit Jimbaran memiliki jenis tanah liat, agak lengket namun pada lapisan permukaan tanahnya terdapat lapisan karst (kapur) yang bersifat mudah larut oleh air sehingga memiliki celah rongga yang banyak. Sehingga tidak dapat menyimpan cadangan air dengan baik. Tanaman perdu dan semak belukar pun berkembang dengan baik disana. Dapat dilihat ketika musim penghujan, tanaman sekitar terlihat hijau dibandingkan musim kemarau. Terbukti jika air menjadi kendala utama saat ini.

            Kendala ini pula diamini oleh I G. P Wirawan yang membidangi kegiatan penghijauan di Unud. “Menanan tanaman di Bukit itu memerlukan air yang banyak dan kami memang terkendala oleh hal tersebut karena air sebagai bahan utama dalam pemeliharaan dirasa mahal bahkan lebih mahal dari tanaman itu sendiri.” jelasnya.

     Lebih lanjut untuk menyukseskan program ini pemilihan jenis tanaman yang tepat perlu diperhitungkan agar sesuai dengan kondisi di Bukit, Jimbaran. “Tanaman yang dianjurkan adalah tanaman yang memiliki simpanan air yang baik, memiliki akar tunggang yang kuat, tahan pada kondisi ekstrem. Tanaman yang cocok seperti tanaman gamal yang dikenal sebagai pagar hidup atau peneduh, dimana tanaman ini produktif dan memiliki nilai ekonomis.”  jelas Anak Agung Istri Kesumadewi, dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

            Jenis tanaman ini dipilih tentu karena memiliki kelebihan di segala aspek. Selain aktif dalam memproduksi oksigen, tanaman gamal ini dapat digunakan oleh masyarakat sekitar yang beternak sapi sebagai pakan ternaknya. Penakaran gamal ini merupakan penambat nitrogen yang baik. Tanaman ini dapat mengendalikan erosi dan gulma terutama alang-alang. “Sedangkan untuk tanaman bunga yang disarankan adalah jepun, dimana tanaman ini mampu bertahan pada kondisi ekstrem di daerah Bukit Jimbaran.” tambah Kesumadewi.

            Untuk mewujudkan program ini jelas bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Masalah pendanaan agaknya selalu menjadi kambing hitam ketika sebuah kebijakan berhenti di tengah jalan atau bahkan dinilai tidak berhasil. “Untuk pemeliharaan kita tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ketika kita ingin melakukan sebuah inovasi baru, maka akan megorbankan alokasi dana yang sejak awal telah diperuntukkan untuk hal lain.” ungkap Wirawan.

            Sepertinya pihak rektorat masih enggan untuk mewujudkan hal tersebut sebab alokasi dana pun masih belum ada khusus untuk kegiatan menghijaukan Udayana. Dan pada akhirnya terkesan monomer sekian kan hal yang padahal sangat vital dan mempengaruhi eksistensi Universitas Udayana di lingkup yang lebih luas.

     Tapi mahasiswa juga punya andil besar dalam mewujudkan hijaunya kampus Bukit. Sangat merugikan memang jika hanya ada penghijauan namun tudak ada kelanjutan dalam hal perawatan yang sudah menjadi kewajiban tiap mahasiswa sehingga diperlukan mekanisme perencanaan yang tepat agar tidak berhenti di tengah jalan. Mengingat kurangnya partisipasi dari mahasiswa sendiri untuk turut membantu perawatannya maka hal lain yang perlu diperhatikan dalam penghijauan adalah diperlukan juga tanaman yang mudah dari segi perawatan selain itu diperhatikan juga sisi estetika atau kecantikan, sehingga terlihat beragam warna dan menciptakan keindahaan yang mendukung kenyamanan proses belajar.

           

            Hal senada juga diakui oleh PR III Udayana yang menyatakan bahwa mahasiswa seharusnya mau turun tangan demi terwujudnya kampus yang nyaman ini. “Tidak harus menanam banyak pohon, lebih baik sedikit tapi dipelihara oleh mahasiswa karena berapa pun ditanam pasti akan mati tanpa adanya pemeliharaan yang tertata dengan baik mengingat kondisi tanah yang tak bersahabat.” aku Wirawan.

            Program penghijauan yang merupakan bagian dari inisiasi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Program ini dilaksanakan pada 29 September lalu. "Jadi kami dibagi per kelompok untuk menyumbang sekitar 20.000 rupiah membeli 5 bibit pohon dan menanamnya di kawasan kampus Ekonomi Bukit Jimbaran" tutur Cokorda Istri Indah Puspitadewi. Program tersebut hendaknya dicontoh, tetapi pada kenyataannya, program tersebut tidak diimbangi dengan penyiraman yang rutin. Hanya segelintir orang yang berinisiatif untuk menyiram tanaman tersebut.

            “Itu bukan fakultas, melainkan bangunan yang diperuntukkan untuk mahasiswa asing dan dikenal dengan International Student Center, dan melihat kondisi ini seharusnya fakultas-fakultas lain terdorong karena tidak banyak dana yang dibutuhkan untuk menghijaukan lingkungan ISC.” sebut Prof. Dr. Ir. I G. P Wirawan, M.Sc.,Ph.D dalam bantahannya mengenai isu yang berkembang tentang penghijauan yang tidak merata di Bukit.
               
            Keuangan dan repotnya perawatan lingkungan di daerah Bukit Jimbaran bagai sebuah kendala yang tak mungkin terselesaikan. Padahal bila semua pihak berkomitmen serta secara kontinyu menjadikan permasalahan untuk merevitalisasi kawasan tersebut saat ini sebagai masalah wajib yang segera harus diselesaikan maka itu bukan masalah besar. Walaupun terkesan akan megurangi anggaran biaya lain yang sudah ditetapkan sejak awal tapi kenyamanan warga Udayana seharusnya menjadi tujuan utama. Lingkungan yang nyaman tentunya mendukung proses belajar yang kondusif. Alangkah baiknya bila program penghijauan diimbangi dengan upaya perawatannya juga. Memelihara tanaman disana juga berarti menjaga kestabilan tanah kapur di Bukit Jimbaran.

DASAR TEORI DAN YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK


2.1 DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa dasar teori:
1.        Teori Asuransi
Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.
2.        Teori Kepentingan
Teori kepentingan diartikan sebagai Negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan.
3.        Teori Gaya Pikul
Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran.
4.        Teori Gaya Beli
Teori ini menunjukan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.
5.        Teori Bakti
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

2.2 YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
UU PPh Indonesia menganut 3 asas yang merupakan cara pemungutan pajak, diantaranya :
1.     Tempat tinggal seseorang atau asas domisili
merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Lebih mudahnya dapat dijelaskan jika suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atau seluruh penghasilan dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang  bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.
Negara yang menganut asas domisili akan menentukan dalam UU berapa lama seseorang bertempat tinggal di negara tersebut. Pasal 2 ayat 3 UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) salah satunya yang menyebutkan definisi subyek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
2.     Kebangsaan seseorang atau asas kebangsaan
merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Dimana suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Negara yang menganut system ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Untuk UU PPh tidak menganut asas kebangsaan, dan ini dibuktikan melalui pasal 2 ayat 4 UU PPh yang menyebutkan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari disebut sebagai subyek pajak luar negeri. Bahkan dalam Peraturan Dirjen Pajak No.2/PJ/2009 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah subjek pajak luar negeri dan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.
3.     Sumber dimana penghasilan diperoleh atau asas sumber
Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. Dalam kondisi ini jelas bahwa objek pajak dapat berupa dividen atau royalty.
2.3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
1.    Stelsel Nyata
Dalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.
2.    Stelsel Anggapan
Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.
4.     Stelsel Campuran
Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.

2.4 PENGGOLONGAN JENIS PAJAK
1.     Menurut Sifatnya
a.     Pajak Langsung : Pajak yang bebannya haru dipikul sendiri oleh Wajib Pajak ( WP )dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misal : PPh.
b.    Pajak Tidak Langsung : Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Misal : Pajak Pertambahan nilai.
2.     Menurut Sasaran/Objeknya
a.     Pajak Subjektif : Jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya)
b.    Pajak Objektif : Jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan/ peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3.     Menurut Lembaga Pemungutannya
a.     Pajak Pusat : jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Contoh : Dirjen Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dimasukkan sebgai bagian dari APBN
Macam-macam Pajak Pusat :
-       PPh
-       PPN dan PnBM
-       PBB
-       Pajak/BPHTB
-       Bea Material
b.    Pajak Daerah : Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dipenda. Hasih pemungutan pajak daerah dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD.
Macam-macam Pajak Daerah :
v  Pajak Daerah Tk. 1 :
o    Pajak Kendaraan Bermotor
o    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
o    Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
v  Pajak Daerah Tk. 2 :
o    Pajak Hotel dan Restoran
o    Pajak Hiburan
o    Pajak Reklame
o    Pajak Penerangan Jalan
o    Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
o    Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Selain memungut pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan dengan nama retribusi yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tiga jenis retribusi antara lain :
1.     Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas : Retribusi pelayanan kesehatan ; pelayanan kebersihan
2.     Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas : Retribusi pemakaian kekayaan daerah ; retribusi terminal
3.     Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas : retribusi izin peruntukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan.
2.5 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With holding Tax System. Di Indonesia menerapkan ketiga sistem tersebut. 
1.     Offsicial Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jad waji pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.
2.     Self Assessment System
Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi. 
Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan mauoun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN
3.     With Holding Tax System
Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarya pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus mauoun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampiri dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan

 
REFERENSI :
-       Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat

-       Ayunanda, Citra, 2012, Sistem pemungutan pajak, diakses pada 22 Februari 2013,

-       Pratama, Oggy. 2012, Dasar Teori Pemungutan Pajak, diakses pada 22 Februari 2013, <http://oggypratama.blogspot.com/2012/05/dasar-teori-pemungutan-pajak.html>